INVESTASI JANGAN JADI BENALU! Sekda Konut Ultimatum PT BKA: Rakyat Motui Butuh Aksi Nyata, Bukan Sekadar Janji Manis PPM!

WANGGUDU, bumikonaweutara – Aura ketegangan menyelimuti Aula Lantai 2 Kantor Bapperida Konawe Utara pada Selasa (07/04/2026). Bukan tanpa alasan, Pemerintah Kabupaten Konawe Utara yang dikomandoi langsung oleh Sekretaris Daerah, Dr. Safruddin, S.Pd., M.Pd., menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) panas bersama raksasa pertambangan PT. BKA.

Agenda utamanya? Menguliti pelaksanaan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) yang selama ini dinilai masih menyimpan segudang “bara dalam sekam” di wilayah Kecamatan Motui.

Dalam arahannya yang tajam, Sekda Safruddin menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan membiarkan adanya ketimpangan persepsi antara perusahaan dan masyarakat. Rakor ini menjadi panggung untuk membongkar kendala dan dinamika yang selama ini menyumbat kesejahteraan warga lokal.

“Kita di sini untuk mencari solusi bersama. Keadilan investasi itu harga mati! Jangan sampai perusahaan mengeruk kekayaan alam, tapi masyarakat setempat hanya jadi penonton. Investasi harus memberikan manfaat nyata!” tegas Safruddin dengan nada lugas.

Senada dengan Sekda, Ketua DPRD Konawe Utara, Herman Sewani, SH., memberikan apresiasi tinggi kepada warga Motui yang memilih jalur diplomasi ketimbang aksi anarkis di jalanan. Menurutnya, pertemuan tatap muka dengan pihak PT. BKA adalah cara paling elegan untuk “menelanjangi” masalah yang ada.

Herman mendesak agar ada perbaikan radikal dalam pelaksanaan PPM ke depannya. Ia menuntut kolaborasi yang berkelanjutan, bukan sekadar program formalitas untuk menggugurkan kewajiban perusahaan.

Barisan Pejabat dan Tokoh Masyarakat “Mengepung” Meja Perundingan

Keseriusan Pemda Konut dalam mengawal isu ini terlihat dari hadirnya jajaran elite birokrasi, mulai dari Kepala Bapperida, perwakilan PTSP, hingga perwakilan Dinas Pekerjaan Umum.

Tak main-main, gerbong kekecewaan dan harapan warga Motui pun tumpah ruah dalam ruangan tersebut. Hadir langsung Camat Motui beserta “pasukan” kepala desa dari Desa Motui, Ranombupulu, Lambuluo, Mantandahi, Puwonggia, Wawoluri, hingga Lurah Bende.

Kini bola panas ada di tangan PT. BKA. Apakah mereka akan menyerap aspirasi ini sebagai bentuk tanggung jawab sosial yang tulus, atau tetap bertahan dengan pola lama yang memicu mosi tidak percaya dari masyarakat? Satu yang pasti, Pemda Konut dan warga Motui tidak akan lagi bisa “dininabobokan” oleh retorika tanpa bukti di lapangan.

Redaksi.