Sinergi Tanpa Celah, Kapolda Sultra Hadiri Rakor Pemberantasan Korupsi Pemda 2026

KENDARI, bumikonaweutara – Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara mempertegas komitmennya dalam mengawal tata kelola pemerintahan yang bersih. Kapolda Sultra, Irjen Pol Didik Agung Widjanarko, S.I.K., M.H., hadir langsung dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Sulawesi Tenggara Tahun 2026 yang digelar di Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra, Kamis (29/1/2026).

​Pertemuan tingkat tinggi ini menjadi panggung kolaborasi antara Pemerintah Daerah, TNI, dan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menyatukan barisan melawan praktik korupsi di Bumi Anoa.

​Rapat ini dihadiri oleh tokoh-tokoh kunci Sulawesi Tenggara, mulai dari Ketua DPRD Provinsi Sultra Syahrul Said, S.Sos., hingga jajaran pimpinan instansi vertikal seperti:

​Dr. Abdul Qohar, AF, S.H., M.H. (Kepala Kejaksaan Tinggi Sultra)

​Brigjen TNI Raden Wahyu Sugiarto, S.I.P., M.Han. (Danrem 143/HO)

​Brigjen TNI Saripuddin (Kepala BIN Daerah Sultra)

​Andi Isna Renishwari Cinrapole, S.H., M.H. (Ketua Pengadilan Tinggi Sultra)

​Tak ketinggalan, Direktur Lalu Lintas Polda Sultra, KBP Dr. Argowiyono, S.H., S.I.K., M.Si., turut hadir sebagai bentuk dukungan nyata jajaran fungsional kepolisian terhadap terciptanya sistem kerja yang transparan.

​Rakor ini bertujuan utama untuk memperkuat sinergi dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel. Fokusnya jelas: deteksi dini, pencegahan, dan penindakan yang terukur.

Melalui forum ini, seluruh kepala daerah kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara diajak untuk menyamakan persepsi bahwa pemberantasan korupsi adalah tanggung jawab kolektif guna memastikan pelayanan publik berjalan optimal tanpa penyimpangan.

​”Ini adalah momentum bagi kita semua untuk memperkuat komitmen bersama. Polda Sultra siap bersinergi dalam pengawasan dan penegakan hukum demi pemerintahan yang berintegritas,” ujar pesan yang menekankan pentingnya transparansi dalam pertemuan tersebut.

​Dengan terlaksananya Rakor ini, diharapkan Sulawesi Tenggara mampu melangkah lebih maju dalam menciptakan iklim pemerintahan yang sehat, bersih dari korupsi, dan sepenuhnya berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Redaksi.