
KENDARI, bumikonaweutara – Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sulawesi Tenggara (Sultra) menegaskan komitmennya dalam menjaga integritas keuangan negara dengan mengikuti kegiatan Analisis dan Evaluasi (Anev) Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun Anggaran 2026. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Wakil Inspektur Pengawasan Umum (Wairwasum) Polri secara daring, Selasa (27/1/2026).
Kegiatan yang diikuti dari Ruang Kerja Dirlantas Polda Sultra ini bertujuan untuk memastikan tata kelola PNBP di sektor pelayanan lalu lintas berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Dalam arahannya, Wairwasum Polri menekankan pentingnya pengawasan berlapis dan ketertiban administrasi dalam setiap rupiah yang diterima negara melalui fungsi lalu lintas (seperti layanan SIM, STNK, BPKB, dan TNKB). Evaluasi ini merupakan bagian dari upaya Polri untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) pada sektor penerimaan negara.
Direktur Lalu Lintas Polda Sultra, KBP Dr. Argowiyono, S.H., S.I.K., M.Si., yang mengikuti langsung jalannya Anev didampingi Wadir Lantas AKBP Arif Irawan, S.H., S.I.K., M.H., menyatakan bahwa pengawasan ketat adalah kunci kepercayaan publik.
”Anev ini merupakan instrumen kendali agar seluruh jajaran Ditlantas Polda Sultra tetap berada pada koridor hukum dalam mengelola PNBP. Kami berkomitmen untuk meminimalkan celah penyimpangan dan memastikan setiap proses layanan publik dapat dipertanggungjawabkan secara profesional,” tegas KBP Dr. Argowiyono.
Hadir pula dalam pertemuan daring tersebut para pejabat utama (PJU) Ditlantas Polda Sultra yang bersentuhan langsung dengan sektor PNBP, di antaranya:
AKBP Fikry Ardiansyah, S.H., S.I.K., M.H. (Kasubdit Regident)
Kompol Sri Endang Fajar Ningsih, S.I.K., M.H. (Kasi BPKB)
AKP Andi Udin P., S.H., M.M. (Kasi STNK)
AKP Syahrul, S.H. (Kasi SIM)
Kompol Wahyuni Sulistiyono, S.Sos. (Kasi Fasmat).
Melalui koordinasi intensif bersama Itwasum Polri, Ditlantas Polda Sultra berupaya mengoptimalkan penerimaan negara yang nantinya akan kembali ke masyarakat dalam bentuk peningkatan fasilitas dan infrastruktur pelayanan publik yang lebih modern dan efisien.
Redaksi.
Tidak ada komentar